Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Deding Ishak dari Dapil Jawa Barat III menilai program-program Kementerian sosial yang terkait pemberian jaminan sosial seperti Kartu Indonesia sehat dan Kartu Indonesia Pintar harus dimoratorium atau ditunda terlebih dahulu hingga data yang ada benar-benar valid.

“Masalah data menjadi sesuatu yang secara terus menerus menjadi persoalan di negara ini. Pasalnya ada beberapa pihak yang ikut melakukan input data seperti BPS (badan pusat statistik), Kementerian sosial. Semua data yang dimiliki tersebut kenyataannya menghasilkan angka atau jumlah yang berbeda-beda,” ungkap Deding disela-sela Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial, Khofifah Indarparawansa, Kamis (22/1) di ruang rapat Komisi VIII, Senayan Jakarta.

Dengan data yang tidak valid itu, dilanjutkan Deding, akan berpotensi besar terhadap terjadinya penyimpangan. Misalnya warga yang seharusnya mendapat bantuan dari negara malah tidak mendapatkan haknya, sebaliknya warga yang seharusnya tidak berhak atas bantuan negara malah mendapatkan hak orang lain. Sehingga Deding menilai kebijakan atau program sebaik apapun tidak akan tepat sasaran kalau datanya tidak valid.

“Kami akan mendorong Kemensos untuk update data terlebih dahulu mengenai berapa jumlah penduduk miskin dan yang harus mendapat bantuan atau jaminan social. Sehingga perubahan, peningkatan atau penurunan dari masyarakat miskin pun dapat diketahui dengan pasti, dan penyimpangan pun akan terminimalisir. Dengan kata lain  kami memberi masukan kepada Kemensos bahwa ada beberapa program yang harus dimoratorium terlebih dahulu sampai validasi data dilakukan,”papar Politisi dari Fraksi Partai Golkar. (Ayu), foto : andri/parle/hr.